Setelah membaca tulisan Pak Dahlan Iskan tentang Resto Kuburan, saya jadi kepikiran satu hal: sebenarnya kalau ditanya saya pro atau kontra dengan pembangunan Kopdes saat ini, jawabannya cukup jelas.
Untuk kondisi seperti sekarang, saya kontra.
Bukan karena saya tidak setuju dengan koperasi desa. Justru konsepnya menurut saya bagus. Masyarakat desa punya wadah untuk mengembangkan ekonomi, mengelola usaha, dan mendapatkan akses yang lebih dekat terhadap berbagai kebutuhan.
Yang membuat saya mempertanyakan adalah prioritasnya.
Saya melihat cukup banyak Kopdes yang dibangun di tempat-tempat yang bahkan aksesnya tidak mudah. Ada yang jauh, berada di pelosok, bahkan di lokasi yang medannya cukup sulit. Tetapi entah bagaimana, bangunan merah putih itu bisa berdiri kokoh.
Sementara di sisi lain, masih banyak fasilitas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat yang kondisinya jauh dari kata layak.
Rumah sakit yang fasilitasnya terbatas. Jalan desa yang rusak. Sekolah yang bangunannya sudah tua, tidak layak pakai, bahkan ada yang kondisinya hampir roboh dan membahayakan orang-orang yang berada di dalamnya.
Saya jadi bertanya-tanya.
Dulu, ketika masyarakat mempertanyakan kenapa fasilitas-fasilitas tersebut tidak segera diperbaiki, salah satu alasan yang sering saya dengar dari mereka yang katanya menjadi wakil rakyat adalah soal persiapan dan medan.
Katanya, kalau daerahnya pelosok, aksesnya sulit, maka semuanya membutuhkan persiapan yang matang.
Oke.
Saya bisa memahami alasan tersebut.
Kalau memang medan sulit, tentu pengerjaannya tidak bisa disamakan dengan pembangunan di tengah kota. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan.
Tapi kemudian saya melihat pembangunan Kopdes yang lokasinya juga tidak bisa dibilang gampang.
Di tengah hutan bisa berdiri.
Di atas bukit bisa berdiri.
Tempat yang aksesnya sulit pun bisa berdiri.
Lama-lama saya takut jangan-jangan nanti Kopdes bisa dibangun di tengah laut juga. Dan entah bagaimana, bangunan merah putihnya tetap berdiri kokoh.
See?
Lalu alasan yang dulu disampaikan itu apa?
Kalau medan sulit memang menjadi alasan kenapa fasilitas publik harus menunggu, kenapa untuk pembangunan yang lain medan sulit seolah bukan masalah?
Ini yang sampai sekarang benar-benar tidak masuk logika saya.
Dan ternyata persoalannya bisa lebih miris lagi.
Saya pernah membaca berita tentang perpustakaan sekolah yang dirobohkan untuk pembangunan gerai Kopdes. Salah satunya diberitakan terjadi di SDN Tlogo 2, Blitar. Perpustakaan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan literasi siswa harus kehilangan ruangnya karena lahannya digunakan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih.
COBA?!
Gimana mikirnya, cobaaaa.
Allahuakbar.
Ini yang membuat saya benar-benar mengernyitkan dahi.
Kita ini sedang hidup di negara yang persoalan literasinya saja masih panjang. Kemudian ketika ada anak-anak sekolah yang punya ruang untuk membaca, ruang itu malah harus dikorbankan untuk membangun sesuatu yang lain.
Saya jadi bingung.
Bukannya kita seharusnya memperbanyak akses anak-anak terhadap buku?
Bukannya perpustakaan sekolah justru harus dibuat semakin nyaman supaya anak-anak mau membaca?
Bukannya kita sedang bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia?
Lalu kenapa ruang membaca justru bisa kalah prioritas dengan bangunan baru?
Miris sekali.
Di saat Indonesia masih menghadapi persoalan rendahnya minat dan budaya membaca, akses terhadap ruang literasi malah bisa hilang karena pembangunan yang tidak urgent.
Saya bukan orang yang anti pembangunan.
Saya juga bukan orang yang menganggap semua program pemerintah pasti salah.
Tapi kalau membangun sesuatu harus mengorbankan fasilitas yang sudah digunakan anak-anak untuk belajar dan membaca, menurut saya wajar kalau masyarakat bertanya:
Memangnya tidak ada tempat lain?
Kenapa harus perpustakaan?
Kenapa bukan mencari lahan lain?
Kenapa yang dikorbankan justru fasilitas pendidikan?
Dan lagi-lagi saya kembali ke satu kata yang sejak tadi ada di kepala saya:
prioritas.
Bukan soal Kopdes-nya saja.
Tetapi tentang bagaimana sebuah keputusan dibuat.
Kalau sekolah hampir roboh, kita diminta memahami karena medannya sulit.
Kalau jalan desa rusak, kita diminta bersabar karena anggarannya terbatas.
Kalau fasilitas kesehatan belum memadai, kita diminta menunggu karena perlu persiapan.
Tapi ketika ada program tertentu yang harus segera dibangun, tiba-tiba medan sulit bisa ditaklukkan, pembangunan bisa dipercepat, dan bahkan fasilitas yang sudah ada bisa dikorbankan.
Jadi sebenarnya yang sulit itu medannya atau menentukan prioritasnya? Atau emang ngeyel aja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri? KATANYA WAKIL RAKYAT, sedikit pun dari rakyat tidak didengarkan, dianggap pun tidak.
Saya tidak punya jawaban.
Mungkin pemerintah punya alasan dan perhitungan yang tidak saya ketahui.
Tapi sebagai masyarakat, saya rasa kita berhak mempertanyakan hal-hal seperti ini.
Karena uangnya uang negara.
Tanahnya fasilitas publik.
Dan yang merasakan dampaknya juga masyarakat.
Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun sesuatu yang terlihat baru dan megah, sementara yang sudah lama berdiri dan benar-benar dibutuhkan masyarakat justru dibiarkan menunggu sampai hampir roboh.
Apalagi kalau yang dikorbankan adalah tempat anak-anak belajar.
Tempat anak-anak membaca.
Tempat anak-anak mengenal dunia melalui buku.
Kalau akses seperti itu saja bisa hilang demi pembangunan, saya jadi bertanya-tanya:
Kita sebenarnya sedang membangun desa, atau hanya sedang membangun bangunannya?
Karena desa bukan hanya soal bangunan yang berdiri.
Desa juga soal manusia yang tinggal di dalamnya.
Dan manusia itu perlu sekolah yang layak, jalan yang aman, fasilitas kesehatan yang memadai, serta akses pendidikan dan literasi yang baik.
Kalau semua itu sudah terpenuhi, silakan bangun apa pun yang ingin dibangun.
Tapi kalau masih banyak yang belum beres, rasanya wajar kalau saya bertanya:
Kenapa bukan itu dulu?
Karena pada akhirnya, bangunan memang bisa dibuat berdiri.
Tapi yang lebih penting adalah memastikan apa yang berdiri itu memang yang paling dibutuhkan masyarakat.